Rapat koordinasi dihadiri Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta 46 penyuluh pertanian se-Kabupaten Pangandaran.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa implementasi PM-AAS perlu dikawal bersama agar mampu mendorong peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya, sinergi pemerintah dan penyuluh menjadi faktor penting dalam mempercepat penerapan teknologi pertanian sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian.

“Penyuluh berperan penting dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan. Pemerintah pusat dan penyuluh harus bersinergi melalui adopsi teknologi dan peningkatan kapasitas SDM pertanian,” tegas Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, juga menekankan pentingnya peran penyuluh dalam memastikan program berjalan efektif di tingkat petani.

“Keberhasilan implementasi PM-AAS sangat ditentukan oleh kapasitas penyuluh dalam mendampingi petani,” ujar Idha.

Pendampingan penyuluh diperlukan untuk memastikan setiap tahapan penerapan PM-AAS berjalan sesuai kondisi wilayah, mulai dari persiapan lahan, pengaturan pola tanam, pemanfaatan teknologi, hingga penerapan budi daya yang mendukung peningkatan produktivitas.

Kepala BBPP Lembang, Ahmad Dedy Syathori, mengapresiasi kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Pangandaran. Ia menyebut capaian Luas Tambah Tanam (LTT) di wilayah tersebut menunjukkan tren positif. Untuk menjaga momentum tersebut, BBPP Lembang siap mendukung peningkatan kompetensi penyuluh melalui bimbingan teknis dan pelatihan.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala di wilayah kerja masing-masing melalui koordinasi dan kerja sama. Dengan demikian, percepatan program dapat dilakukan secara terarah sesuai kebutuhan di lapangan.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, Ridwan Darmawan, yang mewakili kepala dinas, menyampaikan bahwa penanaman pada areal yang lebih luas dijadwalkan berlangsung pada Oktober, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi musim kemarau.

Kabupaten Pangandaran mendapat target penerapan PM-AAS seluas 246 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan. Pelaksanaannya masih terus berproses untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pangandaran juga mencatat capaian positif dalam pendataan calon petani dan calon lokasi (CPCL). Kabupaten ini menjadi tercepat kedua dalam pendataan CPCL penerima benih dan tercepat pertama dalam pendataan CPCL penerima pupuk di Provinsi Jawa Barat. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk mendukung kesiapan pelaksanaan program di lapangan.

Secara nasional, Kementan menargetkan penerapan PM-AAS seluas 1 juta hektare pada 2026 dan memperluasnya menjadi 3 juta hektare pada 2027. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas padi dari rata-rata 5–6 ton menjadi minimal 10 ton per hektare melalui penerapan teknologi dan pengelolaan budi daya yang lebih efisien.

Pelaksanaan PM-AAS bertumpu pada sejumlah prinsip, yakni penanaman rapat dalam barisan, efisiensi penggunaan sumber daya, mekanisasi pertanian, penerapan berbasis korporasi dalam skala luas, intensifikasi produksi, serta penyesuaian teknologi dengan kondisi spesifik lokasi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lahan sekaligus meningkatkan efisiensi usaha tani.

Selain komoditas padi, PM-AAS juga menyasar pengembangan komoditas ketan dengan target penerapan seluas 100 ribu hektare secara nasional.

Melalui koordinasi dan penguatan kapasitas penyuluh, Kementan berharap pelaksanaan PM-AAS di Pangandaran berjalan semakin optimal. Kolaborasi antara pemerintah, penyuluh, dan petani menjadi kunci untuk mengatasi kendala di lapangan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan.