“Bagaimana melayani pemohon informasi secara cepat, tepat, dan akurat”, itu merupakan motto dan prinsip kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik , Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Dr. Nani Sufiani Suhanda, dalam pembukaan kegiatan Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi Kinerja PPID Kementerian Pertanian di Bogor. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 2 – 3 Juli 2013. Sebanyak 40 orang PPID dari Eselon I maupun UPT Pusat Lingkup Kementerian Pertanian berkumpul untuk melakukan evaluasi kerja PPID selama 1 tahun terakhir dalam rangka penyempurnaan hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Kinerja PPID merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance). Ciri-cirinya yaitu penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Sebagai landasan dalam mewujudkannya adalah implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Kegiatan diawali dengan koordinasi PPID, dimana melakukan diskusi antara narasumber dari Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian dengan peserta yang merupakan PPID Eselon I maupun UPT tentang apa yang telah dilaksanakan dan kendala yang dihadapi selama ini dalam melakukan pengelolaan dokumen publik. Acara dilanjutkan dengan launching Portal PPID Kementerian Pertanian, dimana akan dimulai pengelolaan dokumen secara online. Narasumber dari Kantor Arsip Universitas Indonesia, Ir. Anon Mirmani, S.IP.MIM/ARC juga memaparkan tentang pengelolaan dokumen informasi publik bidang pertanian berbasis mutu manajemen diselingi dialog hangat dengan para peserta seputar pengelolaan dokumen publik.